Perbedaan UMR UMK dan UMP
Kamu sering bingung untuk menjelaskan perbedaan UMR UMK dan UMP? sebenarnya tidak serumit itu.
UMK dan UMP merupakan istilah turunan. Artinya, UMK dan UMP ini adalah turunan dari UMR yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu wilayah.
Namun, Dalam penetapannya, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Selain itu, penetapannya juga dilakukan dalam proses yang berbeda.
UMR sering dikaitkan dengan upah atau gaji yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Namun, hal ini akan ditentukan berdasarkan aturan pemerintah bukan aturan perusahaan tempat kita bekerja.
Perbedaan UMR, UMK dan UMP ini sebaiknya kita ketahui, Sebagai gambaran bahwa pendapatan kita itu sudah layak atau belum.
Apa Itu UMR?
Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi No.226 tahun 2000, Dijelaskan bahwa, UMR adalah upah minimum yang ditentukan oleh Gubernur untuk menjadi acuan gaji buruh di suatu wilayah.
Namun, Adanya perubahan peraturan pemerintah, Maka istilah UMR ternyata sudah tidak digunakan lagi.
UMR kemudian ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang dipengaruhi beberapa faktor seperti upah umum yang berlaku di suatu daerah, Indeks harga konsumen, kelangsungan perusahaan dan lain sebagainya.
Kemudian pemerintah menggunakan istilah baru yaitu UMP ( upah minimum provinsi) dan UMK ( upah minimum kota atau kabupaten.
Namun, Masyarakat sepertinya masih menggunakan istilah UMR, untuk menyebut upah atau pendapatan dari pekerjaannya.
Istilah UMR untuk Gaji Karyawan
UMR merupakan gaji minimum yang diberikan pihak perusahaan kepada para karyawannya.
Upah atau gaji tersebut merupakan upah tanpa tunjangan atau upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Hal ini berdasarkan aturan Pasal 41 PP pengupahan.
Perbedaan UMR, UMK dan UMP ini juga dibahas dalam Undang-Undang, Di mana seorang karyawan harus menerima 75% gaji pokoknya serta 25% tunjangan.
Kita ambil contoh kota Jakarta. Berdasarkan UMP tahun 2022, UMP DKI Jakarta sebesar Rp. 4. 453.935. Ketika diberikan ke Karyawan, Dia akan mendapatkan Rp. 3.340.451 gaji pokok dan Rp. 1.113.483 tunjangan tetap.
Selain mengetahui perbedaan UMR, UMK dan UMP, masalah lain bisa terjadi, khususnya di antara perusahaan dengan pihak karyawannya.
Masalah muncul ketika perusahaan tidak memberikan UMR, UMK, UMP yang sesuai standar pemerintah.
Sebenarnya cukup sederhana, UMR, UMK dan UMP bisa ditentukan dalam bentuk kesepakatan antara karyawan dengan pihak perusahaan.
Jika tidak sesuai, maka kesepakatan bisa dibatalkan. Adapun perusahaan yang memberikan UMR, UMK dan UMP yang tidak sesuai aturan pemerintah, bisa dikenakan sanksi.
Prosedur penyelesaian jika terjadi masalah seperti itu, diatur dalam UU nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan Industrial.
Perbedaan UMR, UMK dan UMP
Jika berbicara mengenai perbedaan UMR, UMK dan UMP, maka ini berkaitan dengan aturan pemerintah setempat loh.
UMK dan UMP sebenarnya merupakan turunan dari UMR itu sendiri.
Kembali ke keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi no 226 tahun 2.000, menetapkan bahwa UMR tingkat 1 diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP).
Sedangkan UMR tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK).
Lalu apa perbedaannya??
Dalam penetapannya, ternyata UMP tingkat 1 harus ditetapkan oleh gubernur. Sementara UMK tingkat II harus ditetapkan oleh gubernur yang ditetapkan sebelumnya oleh bupati atau Walikota.
Beberapa daerah di Indonesia mungkin saja ada yang belum bisa menentukan angka UMK. Jika ini terjadi, maka UMP akan digunakan oleh Gubernur sebagai acuan untuk pemberian upah di daerah tersebut.
UMP tersebut pastinya tidak ditentukan secara sembarangan. Ada proses penghitungan dengan formula PDB (Product Domestic Bruto) dan inflasi year of year.
Adapun untuk UMK biasanya akan dihitung oleh dewan pengupahan Kabupaten atau Kota. Setelah itu, akan diserahkan kepada Walikota dan akan diteruskan kepada Gubernur provinsi.
Pertimbangan Penetapan Upah Minimum
Nah, Sekarang kamu sudah ada gambaran mengenai perbedaan UMR, UMK dan UMP. Selanjutnya, Apa saja ya faktor yang menjadi pertimbangan dari naiknya UMR, UMK dan UMP ini?
- Naiknya UMR, UMK, UMP sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, UUD 45 dan GBHN secara nyata
- Sebagai tolak ukur agar nilai upah tidak menurun tajam di bawah garis kebutuhan hidup
- Suatu upaya untuk mendapatkan pemerataan pendapatan, agar muncul kalangan menengah
- Sebagai indikator bagi pengembangan ekonomi pendapatan per kapita
- Agar hasil pembangunan dapat dinikmati berbagai kalangan masyarakat
UMR, UMK dan UMP merupakan suatu istilah yang digunakan pemerintah untuk menentukan upah minimum bagi masyarakat di daerahnya.
Dengan mengetahui perbedaan UMR UMK dan UMP, Kita sebagai penerima upah dapat mengetahui apakah pendapatan kita selama bekerja ini sudah layak atau belum.
Jika memang belum, Kita memiliki hak untuk melaporkan hal ini, agar pihak perusahaan dapat menjadi lebih baik dalam sistem pemberian upah di perusahaannya.
Originally posted 2021-12-23 08:05:09.
